PERMENPERIN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

 

Daftar Nama Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Industri Hijau terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Atau  Permenperin Nomor  24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 Tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Pasal I Permenperin Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Daftar Lembaga Penyelengrarakan Sertifikasi Industri Hijau, menyatakan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/ 12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14  Tahun  2020  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M­ IND/PER/ 12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.  Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

2.  Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan  Industri Hijau yang ditetapkan Menteri.

3.  Sertifikasi Industri Hijau adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perusahaan Industri dalam pemenuhan SIH.

4.  Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi lndustri Hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan Industri telah memenuhi SIH.

5.  Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang selanjutnya disingkat LSIH adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Industri Hijau dan menerbitkan Sertifikat Industri Hijau.

6.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

7.  Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang selanjutnya disebut Kepala BSKJI adalah kepala badan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan, dan penguatan Industri Hijau.

 

2. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan basil kinerja Sertifikasi Industri Hijau kepada Kepala BSKJI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan basil kinerja Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.   penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau;

b.   rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau dalam waktu 1 (satu) tahun; dan

c.   perkembangan kompetensi dan organisasi LSIH.

(3) Laporan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau disampaikan dalam waktu sebagai berikut:

a.   laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau; dan

b.   laporan rekapitulasi  penerbitan,  pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

 

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri  Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/ 12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri  Hijau  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 / M-IND / PER/ 12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau diubah,  sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

 

Pasal II Permenperin Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Daftar Lembaga Penyelengrarakan Sertifikasi Industri Hijau, menyatakan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada      tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Adapun Daftar Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Industri Hijau dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Permenperin Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Daftar Lembaga Penyelengrarakan Sertifikasi Industri Hijau

 

Link download 

Demikian informasi tentang Daftar Nama Lembaga Penyelenggaran Sertifikasi Industri Hijau terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin Nomor  24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 Tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Semoga ada manfaatnya.

= Baca Juga =