PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PPDB TK SD SMP SMA SMK

Sudah tahukah Anda bahwa saat ini telah terbit Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB TK SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2019/2020 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Posting sekaligus untuk meluruskan pemberitaan di media online yang menurut admin keliru yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tidak berlaku untuk SMK.

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 secara tegas menyatakan sebagai JUKNIS PPDB TK SD SMP SMA SMK. Permendikbud No 51 Tahun 2018 ini BUKAN tidak berlaku bagi SMK, sekoah swasta maupun satuan pendidikan kerja sama. Yang TIDAK DIBERLAKUKAN bagi SMK, sekolah swasta maupun satuan pendidikan kerja sama HANYA SYSTEM ZONASI saja. Hal ini sudah dinyatakan dalam Pasal 23 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK bahwa  Ketentuan  mengenai  jalur  pendaftaran  PPDB  melalui zonasi,  prestasi,  dan  perpindahan  tugas  orang  tua/wali  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  16  sampai  dengan pasal 22, DIKECUALIKAN untuk: a)  Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; b)  SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; c)  Sekolah Kerja Sama; d)  Sekolah Indonesia di luar negeri; e)  Sekolah  yang  menyelenggarakan  pendidikan khusus; f)  Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; g)  Sekolah berasrama; h)  Sekolah  di  daerah  tertinggal,  terdepan,  dan  terluar; dan i)  Sekolah  di  daerah  yang  jumlah  penduduk  usia Sekolah  tidak  dapat  memenuhi  ketentuan  jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Jadi selain pasal 16  sampai  dengan pasal 22, isi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 berlaku juga untuk SMK, Sekolah Kerja Sama; Sekolah Indonesia di luar negeri, Sekolah  yang  menyelenggarakan  pendidikan khusus atau layanan khusus; Sekolah berasrama;  Sekolah  di  daerah  tertinggal,  terdepan,  dan  terluar; dan   Sekolah  di  daerah  yang  jumlah  penduduk usia sekolah  tidak  dapat  memenuhi  ketentuan  jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Apa isi pasal 16  sampai  dengan pasal 22 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang dikecualikan untuk SMK ? Mari kita simak pernyataannya.

Pasal 16 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Terkait Jalur Pendaftaran PPDB mulai tahun pelajaran 2019/2010 menyatakan bahwa

1)  Pendaftaran PPDB  dilaksanakan  melalui  jalur  sebagai berikut:

a.  zonasi;

b.  prestasi; dan

c.  perpindahan tugas orang tua/wali. 

2)  Jalur  zonasi  paling  sedikit  90%  (sembilan  puluh  persen) dari daya tampung Sekolah.

3)  Jalur  prestasi   paling  banyak  5%  (lima  persen)  dari  daya tampung Sekolah.

4)  Jalur  perpindahan tugas  orang  tua/wali  paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

5)  Calon peserta  didik hanya  dapat  memilih  1  (satu)  jalur dari  3  (tiga)  jalur  pendaftaran  PPDB  dalam satu zonasi.

6)  Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai  dengan  domisili  dalam  zonasi  yang  telah ditetapkan,  calon  peserta  didik  dapat  melakukan pendaftaran  PPDB  melalui  jalur  prestasi  di  luar  zonasi domisili peserta didik. 

7)  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru  selain  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri ini.

Pasal 17 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam  hal  jalur  perpindahan  tugas  orang  tua/wali sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (4)  tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 18 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menyatakan bahwa

1)  Dalam  melaksanakan  PPDB  melalui  jalur  zonasi dengan kuota  paling  sedikit  90%  (sembilan  puluh  persen) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  a, Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah wajib  menerima  calon peserta didik  yang  berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

2)  Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  berdasarkan  alamat  pada  kartu  keluarga  yang diterbitkan  paling  singkat  1  (satu)  tahun  sebelum pelaksanaan PPDB.

3)  Kartu  keluarga  dapat  diganti  dengan  surat  keterangan domisili  dari rukun  tetangga  atau  rukun  warga   yang dilegalisir  oleh  lurah/kepala  desa  setempat  yang menerangkan  bahwa peserta didik  yang  bersangkutan telah  berdomisili  paling  singkat  1  (satu)  tahun  sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

4)  Sekolah  memprioritaskan peserta didik  yang  memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 19 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menyatakan bahwa

1)  Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:

a.  peserta didik tidak mampu; dan/atau

b. anak  penyandang  disabilitas  pada  Sekolah  yang menyelenggarakan layanan inklusif. 

2)  Peserta didik  baru  yang  berasal  dari  keluarga  ekonomi tidak mampu dibuktikan  dengan  bukti  keikutsertaan  Peserta  Didik dalam  program  penanganan  keluarga  tidak  mampu  dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3)  Orang  tua/wali  peserta  didik  wajib  membuat  surat keterangan  yang  menyatakan  bersedia  diproses  secara hukum,  apabila  terbukti  memalsukan  bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu  dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4)  SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.

5)  Orang  tua/wali  peserta  didik  kelas  10  (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas)  tahun,  juga  wajib  menyatakan  bersedia mengembalikan  biaya  pendidikan  dalam  surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

6)  Peserta  didik  yang  Orang  tua/walinya  terbukti memalsukan  bukti  keikutsertaan  dalam  program penanganan  keluarga  tidak  mampu  dari  Pemerintah Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3),  akan  dikenai  sanksi  pengeluaran  dari Sekolah.

7)  Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (6)  diberikan  berdasarkan  hasil  evaluasi Sekolah  bersama  dengan  komite  Sekolah  dan  dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

8)  Dalam  hal  terdapat  dugaan  pemalsuan  bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu  dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Sekolah  bersama Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  verifikasi data  dan lapangan  serta menindaklanjuti  hasil  verifikasi  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9)  Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

10) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (6)  berlaku  juga  bagi  Peserta  Didik  yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 20 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menyatakan bahwa

1)  Penetapan  zonasi  dilakukan  pada  setiap  jenjang  oleh Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya, dengan  prinsip  mendekatkan  domisili  peserta  didik dengan Sekolah.

2)  Penetapan  zonasi  oleh  Pemerintah  Daerah  pada  setiap jenjang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan  dengan  ketersediaan  jumlah  anak  usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

3)  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib memastikan  semua  wilayah  administrasi  masuk  dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.

4)  Dinas  Pendidikan  wajib  memastikan  bahwa  semua Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah dalam  proses  PPDB  telah  menerima peserta didik  dalam zonasi yang telah ditetapkan.

5)  Penetapan  zonasi  pada  setiap  jenjang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu)  bulan  sebelum  pengumuman  secara  terbuka pendaftaran PPDB.

6)  Dalam  menetapkan  zonasi  pada  setiap  jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan  musyawarah  atau kelompok  kerja  kepala Sekolah.

7)  Bagi  Sekolah  yang  berada  di  daerah  perbatasan  provinsi atau  kabupaten/kota,  penetapan  zonasi  pada  setiap jenjang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

8)  Penetapan  zonasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  dilaporkan  kepada  Menteri  melalui  lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pasal 21 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menyatakan bahwa

1)  Jalur  prestasi  dengan  kuota  paling  banyak  5% sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (3) ditentukan berdasarkan:

a.  nilai ujian  Sekolah  berstandar  nasional atau UN; dan/atau 

b.  hasil  perlombaan  dan/atau  penghargaan  di  bidang akademik  maupun  nonakademik  pada  tingkat internasional,  tingkat  nasional,  tingkat  provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

2)  Peserta  didik  yang  masuk  melalui  jalur  Prestasi merupakan  peserta  didik  yang  berdomisili  di  luar  zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 22

1)  Jalur  perpindahan tugas  orang  tua/wali  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon  peserta  didik  yang  berdomisili  di  luar  zonasi Sekolah yang bersangkutan. 

2)  Perpindahan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibuktikan  dengan  surat  penugasan  dari  instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Selengkapnya silahkan baca dan download Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018  tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB TK SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2019/2020 ----DISINI---

Demikian informasi tentang Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018  tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB TK SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2019/2020. Semoga ada manfaatnya, Terima kasih.